Pembagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada Organisasi Keagamaan (Ormas Keagamaan) menjadi topik yang menyita perhatian dunia politik Indonesia. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno prihatin dengan alokasi tersebut dan menegaskan harus diawasi secara ketat. Alasan di balik kehati-hatian ini adalah potensi eksploitasi Organisasi Keagamaan oleh perusahaan-perusahaan besar yang ingin menguasai aktivitas pertambangan demi keuntungan mereka sendiri.

Eddy Soeparno memuji langkah pemerintah yang memberikan hak khusus pengelolaan tambang kepada Organisasi Keagamaan. Namun, ia juga menekankan perlunya safeguard agar alokasi WIUPK tersebut tidak dijadikan alat bagi korporasi besar untuk mengeksploitasi sumber daya. Lahan yang diperuntukkan bagi Organisasi Keagamaan tersebut berasal dari pengurangan luas wilayah yang sebelumnya berada dalam kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), sehingga totalnya kurang lebih 96 ribu hektare. Enam pemegang PKP2B generasi pertama telah menyelesaikan kontraknya.

Salah satu perspektif mengenai isu ini adalah bahwa pemberdayaan Organisasi Keagamaan di sektor pertambangan dapat mendorong pembangunan sosial-ekonomi di komunitasnya. Organisasi-organisasi ini dapat menggunakan sumber daya dari kegiatan pertambangan untuk mendanai program sosial, meningkatkan infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja bagi anggotanya. Selain itu, keterlibatan Organisasi Keagamaan dalam pertambangan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor ini, karena mereka diharapkan mematuhi standar etika dan praktik keterlibatan masyarakat.

Namun, ada juga kekhawatiran mengenai potensi eksploitasi Organisasi Keagamaan oleh perusahaan-perusahaan kuat yang mempunyai kepentingan di industri pertambangan. Korporasi-korporasi ini bisa memanipulasi alokasi WIUPK untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya mineral yang berharga dan hanya menggunakan Organisasi Keagamaan sebagai kedok belaka. Hal ini dapat menyebabkan marginalisasi masyarakat lokal, degradasi lingkungan, dan distribusi keuntungan yang tidak adil, yang pada akhirnya hanya menguntungkan perusahaan yang terlibat.

Mengingat persaingan perspektif ini, penting bagi pemerintah untuk menetapkan peraturan dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa distribusi WIUPK kepada Organisasi Keagamaan dilakukan secara adil dan transparan. Mekanisme pengawasan harus diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan izin ini untuk keuntungan pribadi. Selain itu, harus ada pedoman yang jelas tentang bagaimana sumber daya yang diambil dari kawasan ini akan dikelola, dengan fokus pada pemberian manfaat bagi masyarakat lokal dan mendorong praktik pembangunan berkelanjutan.

Perkembangan pengalokasian WIUPK pada Organisasi Keagamaan ke depan harus mengedepankan kepentingan masyarakat lokal dan memastikan hak-haknya terlindungi. Pemerintah harus terlibat dalam dialog yang bermakna dengan para pemangku kepentingan, termasuk Organisasi Keagamaan, perusahaan, dan kelompok lingkungan hidup, untuk merumuskan kebijakan yang menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dengan memupuk kolaborasi dan pembangunan konsensus, Indonesia dapat memanfaatkan potensi sektor pertambangan untuk mendorong pertumbuhan inklusif sekaligus menjaga hak-hak semua pemangku kepentingan yang terlibat.