Situasi tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencerminkan kompleksitas yang melibatkan berbagai pihak. Dengan sejumlah besar warga yang enggan meninggalkan wilayah mereka, perlu ada pendekatan yang cermat dan berimbang untuk menyelesaikan masalah ini. Otoritas IKN, yang dipimpin oleh Plt Kepala Basuki Hadimuljono, berupaya menghadapi tantangan ini dengan memprioritaskan arahan langsung dari Presiden Jokowi.

Dalam menanggapi perintah Presiden, salah satu pendekatan yang diperjuangkan adalah melalui program Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) plus, yang mencakup pemberian kompensasi kepada warga yang terdampak. Namun, penting untuk dicatat bahwa menggusur warga bukanlah solusi pasti yang diusulkan oleh pemerintah. Basuki menegaskan bahwa keputusan akhir tetap bergantung pada kesepakatan bersama dengan warga, dengan pemerintah terus berkomunikasi terbuka untuk mencapai solusi yang adil dan terbaik bagi semua pihak.

Namun, kendati pemerintah berusaha mencari solusi yang terbaik, tantangan pembangunan IKN tidak hanya terbatas pada masalah tanah dan pemukiman. Sebagaimana diungkapkan oleh Daniel Johan dari Komisi IV, adanya mundurnya sejumlah pejabat otoritas IKN menunjukkan adanya masalah yang lebih kompleks di dalam pembangunan tersebut. Ia menyoroti bahwa target pembangunan yang terlalu ambisius dan tidak realistis, serta banyak persiapan yang belum tercapai, menjadi fokus perhatian.

Evaluasi kembali terhadap target-target pembangunan yang dicanangkan menjadi suatu keharusan. Hal ini penting agar target tersebut lebih sesuai dengan kapasitas dan kesiapan yang ada. Daniel juga menyoroti bahwa kekhawatiran terhadap keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya terbatas pada kalangan pejabat, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat secara umum.

Dalam konteks ini, diperlukan upaya konkret untuk memastikan kesiapan infrastruktur dasar dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Tanpa kesiapan yang memadai dalam hal infrastruktur dan pelayanan dasar, langkah-langkah besar seperti relokasi ibu kota akan sulit untuk direalisasikan dengan lancar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan persiapan infrastruktur yang matang dalam menghadapi perubahan besar seperti ini.